Pemerintah sedang menyiapkan rencana penerbitan utang dalam jumlah besar untuk menutup celah anggaran yang diperkirakan mencapai 2,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjelang akhir tahun. Strategi ini meliputi lelang surat utang dan penarikan pinjaman dari lembaga keuangan internasional untuk memastikan kebutuhan pembiayaan anggaran negara tetap terpenuhi.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan 12 kali lelang surat utang di kuartal terakhir tahun ini. “Saat ini, strategi kita adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan skenario defisit 2,85%. Untuk memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan di kuartal IV-2026, beberapa issuance akan masih kita lakukan,” ujar Suminto.
Lelang reguler itu terdiri dari enam kali penerbitan Surat Utang Negara (SUN) untuk instrumen konvensional dan enam kali Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk instrumen syariah. Setiap lelang akan dilaksanakan setiap hari Selasa di kuartal keempat. Selain itu, pemerintah juga telah menjadwalkan penerbitan produk ritel berupa Saving Bond Retail untuk konvensional dan Sukuk Tabungan untuk instrumen syariah.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah juga mempertimbangkan penerbitan obligasi global atau surat utang dalam valuta asing. Namun, keputusan ini akan disesuaikan dengan kondisi dinamis pasar keuangan global saat itu. Pemerintah telah menyiapkan segala dokumentasi hukum dan transaksi yang diperlukan untuk mendukung opsi ini jika diperlukan.
Selain penerbitan surat utang, pemerintah berencana menarik pinjaman program dari lembaga keuangan bilateral dan multilateral senilai US$1,8 miliar. Dana ini siap ditarik pada kuartal keempat tahun ini untuk mendukung kebutuhan pembiayaan APBN.
Hingga akhir September 2026, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 494,3 triliun, setara dengan 59,4% dari target tahunan Rp 832,2 triliun. Performa ini dinilai lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu, ketika pencapaian utang mencapai 64,8% dari target tahunan pada saat itu.
Berdasarkan data rinci, utang baru berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target tahunan Rp 799,5 triliun. Sementara itu, penarikan pinjaman program masih mencatat defisit sebesar Rp 3,2 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan bahwa pemerintah tetap memantau kondisi pasar surat utang dan situasi ekonomi global dalam mengeksekusi strategi pembiayaan ini.
Dengan berbagai instrumen yang telah disiapkan, pemerintah berupaya memastikan defisit APBN dapat ditutup secara efisien tanpa membebani dinamika pasar keuangan dalam negeri maupun global.
Sumber: Detik Finance
