Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi mengeluarkan 383 saham dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai Jumat, 13 November 2026. Keputusan ini menyusul evaluasi terhadap saham-saham yang masuk kategori high shareholding concentration (HSC), yaitu saham yang kepemilikannya terkonsentrasi pada sangat sedikit pemegang saham.
Saham diklasifikasikan sebagai HSC ketika 10 pemegang saham teratas—baik yang terdaftar secara elektronik maupun berbentuk sertifikat fisik—menguasai minimal 92,5% dari total kepemilikan. Penambahan jumlah saham HSC ini terjadi karena BEI mengubah cara menentukan saham berkategori HSC dengan menyederhanakan kriterianya.
Perubahan metodologi yang baru menghapus persyaratan sebelumnya, termasuk batasan kapitalisasi pasar minimal Rp 5 triliun dan penggunaan price-impact ratio. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa “Dengan metodologi ini, kami akan segera mengumumkan daftar saham HSC yang terbaru yang akan terdiri dari 383 saham atau ada penambahan 300 saham baru yang akan masuk dalam HSC atau setara dengan tambahan 6,16% dari market cap di IHSG.”
Sebelumnya, hanya 83 saham termasuk dalam kategori HSC. Lonjakan signifikan ini—dari 83 menjadi 383 saham—mencerminkan bagaimana perubahan metodologi dapat mengidentifikasi lebih banyak perusahaan dengan struktur kepemilikan yang sangat terpusat. Komite HSC akan terus melakukan evaluasi berkala untuk memantau saham-saham yang masuk atau keluar dari daftar HSC.
BEI menekankan bahwa status HSC bukanlah indikasi pelanggaran regulasi pasar modal. Bursa tetap mengimbau semua pihak untuk memperhatikan transparansi informasi yang disampaikan oleh perusahaan-perusahaan tercatat agar keputusan investasi dapat dibuat berdasarkan data yang lengkap dan akurat.
Sumber: Detik Finance
Rekomendasi
Anggaran Rp 5,11 Triliun untuk Kebakaran Hutan, Baru Diserap Seperempat
Dari TKW Taiwan hingga Entrepreneur Digital: Kisah Luki Alfiati Manfaatkan Media Sosial untuk Bisnis
Dunia Usaha Desak Pemerintah Prioritaskan Pertumbuhan Ekonomi 8% Ketimbang Dinamika Politik
