Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 5,11 triliun untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Namun hingga Oktober 2026, baru Rp 1,17 triliun yang benar-benar digunakan, artinya masih ada sekitar Rp 3,9 triliun anggaran yang belum terserap.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan dana tersebut didistribusikan ke tujuh kementerian dan lembaga, termasuk untuk operasional darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Penanganan kebakaran hutan dan lahan, ini telah kita disediakan pagu Rp 5,11 triliun dan realisasinya saat ini Rp 1,17 triliun di dalam 7 K/L termasuk dana siap pakai yang digunakan oleh BNPB,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat pada November 2026.
Lonjakan anggaran penanggulangan bencana tahun ini juga dipicu oleh bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir 2025. Untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sumatera, pemerintah mengalokasikan Rp 50,84 triliun, yang terdiri dari Rp 30 triliun untuk rencana induk dan Rp 8,5 triliun untuk kegiatan pendukung.
Selain anggaran pusat, pemerintah juga menambah transfer ke pemerintah daerah sebesar Rp 10,6 triliun untuk wilayah yang terkena dampak bencana. Hingga akhir Oktober, realisasi rehabilitasi-rekonstruksi Sumatera bagian utara sudah mencapai Rp 30,78 triliun, sehingga masih tersisa Rp 20 triliun yang direncanakan akan digunakan pada November dan Desember 2026.
Secara keseluruhan, total anggaran belanja pemerintah untuk penanggulangan bencana tahun 2026 mencapai Rp 59,35 triliun, dengan realisasi penyerapan hingga 10 November sebesar Rp 33,69 triliun. Target ini mencakup juga penanggulangan bencana di wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur.
Sumber: Detik Finance
Rekomendasi
383 Saham Dikeluarkan dari Penghitungan IHSG karena Kepemilikan Terkonsentrasi
Dari TKW Taiwan hingga Entrepreneur Digital: Kisah Luki Alfiati Manfaatkan Media Sosial untuk Bisnis
Dunia Usaha Desak Pemerintah Prioritaskan Pertumbuhan Ekonomi 8% Ketimbang Dinamika Politik
