Ketegangan politik antarnegara bukan sekadar urusan diplomat—dampaknya bisa langsung terasa di kantong masyarakat lewat harga BBM hingga barang kebutuhan sehari-hari. Itulah pesan utama yang disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di hadapan para investor dan pelaku pasar dalam Investor Daily Summit 2026 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2026).
Suahasil menyoroti situasi dunia yang menurutnya sedang panas secara geopolitik. Amerika Serikat disebut punya ambisi menguasai Selat Hormuz—jalur laut strategis pengiriman minyak dunia—sekaligus menyerang negara lain. Eropa pun masih bergolak. “Nah, yang seru hari-hari ini adalah dunia kita ini lagi seru geopolitik. Amerika punya tujuannya sendiri ingin menguasai Selat Hormuz, menyerang negara lain. Di belahan dunia yang lain juga melihat di Eropa juga masih terus terjadi ketegangan,” ujar Suahasil.
Situasi itu, kata dia, memicu perpecahan dalam sistem perdagangan dunia—setiap negara mulai berhitung ulang soal ketergantungan mereka terhadap negara lain. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada perdagangan internasional, perubahan harga komoditas global otomatis bisa mempengaruhi ekonomi dalam negeri.
Di tengah tekanan itu, Suahasil mengklaim kondisi ekonomi Indonesia masih relatif tangguh. Pertumbuhan ekonomi kuartal II tercatat 5,29%, melampaui mayoritas negara-negara G20. “Itu lebih tinggi dibandingkan negara-negara G20 lainnya. Ada satu yang lebih tinggi dari kita yaitu India. Kalau kita lihat inflasi di sebelah kiri atas, Indonesia itu di sekitar 3,28% itu adalah tingkat inflasi yang ada di sekitar, di tengah-tengah lah,” jelasnya.
Salah satu ujian nyata datang dari lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi mendongkrak harga BBM. Pemerintah memilih menahan harga BBM bersubsidi agar daya beli masyarakat tidak anjlok, meski konsekuensinya negara harus menanggung selisih biayanya lewat anggaran subsidi di APBN.
Suahasil menegaskan bahwa beban subsidi itu sejatinya ditanggung bersama oleh seluruh warga melalui mekanisme pajak. “Yang menanggung adalah orang yang bayar pajak, yang membayar pendapatan negara. Pendapatan negara dipakai untuk menutup selisih subsidi tersebut. Jadi sebenarnya kita saling bergotong-royong, tapi melalui APBN,” tutupnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa APBN bukan sekadar angka di kertas, melainkan instrumen nyata yang menjaga stabilitas ekonomi rakyat di tengah badai global.
Sumber: Detik Finance
Rekomendasi
Pemerintah Pusat Siap Bantu Daerah Atasi Beban Gaji Pegawai yang Membengkak
OJK Akui Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia Masih Tertinggal dari Standar MSCI
Bea Cukai Tangkap Sindikat Penyelundupan Emas 25 Kg di Lima Bandara Internasional
