Indonesia akan mengurangi kuota produksi nikel tahun depan. Keputusan ini diambil untuk mengatasi masalah kelebihan pasokan yang menekan harga global menjadi di bawah US$ 16.000 per ton.
Menteri Koordinator Bahlil Lahadalia menjelaskan strategi pengurangan ini bukan keputusan sembarangan, melainkan upaya menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan nikel di pasar dunia. Dia mengakui langkah ini akan memicu banyak keberatan dari pelaku industri.
“Jadi Pak Dirjen, menurut saya, strategi untuk mengendalikan suplai and demand lewat RKAB untuk nikel lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Enggak usah ragu-ragu. Pasti banyak yang protes, saya tahu,” kata Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026 pekan lalu.
Di balik keputusan kontroversial itu ada pertimbangan jangka panjang. Bahlil membedakan nikel dengan komoditas terbarukan seperti kelapa sawit yang bisa ditanam ulang setiap musim. Nikel adalah sumber daya yang terbatas dan tidak akan tumbuh kembali sekali digali habis.
“Kalau nikel, emang bisa berbuah dalam tanah itu? Jadi kalau diambil, habis, ya enggak bisa berbuah lagi. Jadi pengelolaannya betul-betul harus dengan bijaksana,” jelas dia, menekankan pentingnya pengelolaan bijak untuk generasi mendatang.
Kekhawatiran Bahlil juga mencakup risiko dumping—negara lain bisa membeli nikel murah dari Indonesia, menyimpannya sebagai cadangan, lalu melepasnya ke pasar saat harga naik untuk meraih keuntungan maksimal. Strategi pembatasan produksi dirancang untuk mencegah skenario itu.
Dirjen Minerba Tri Winarno mengkonfirmasi rencana pemangkasan kuota, namun belum memberikan rincian angka pasti berapa besar pengurangan yang akan dilakukan tahun depan.
Sumber: Detik Finance
Rekomendasi
Tersangka Pengendali Tambang Nikel Ilegal Sultra Dilaporkan Bersembunyi di Luar Negeri
Perusahaan Inggris BlackInk Siap Investasi Rp 1,2 Triliun di Pulogadung
OJK Kolaborasi dengan Banyuwangi Batik Festival untuk Buka Akses Keuangan bagi Perajin
