Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meningkatkan pengawasan terhadap INPEX Masela Ltd, operator proyek Blok Masela di Laut Arafura, guna memastikan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam operasional lapangan gas besar ini. Fokus pengawasan bukan hanya pada aspek keamanan fisik, melainkan juga pada pengelolaan dinamika sosial dan harapan ekonomi warga sekitar.
Menurut Kepala Departemen Sekuriti SKK Migas M Indarto Wibowo, penilaian risiko keamanan di wilayah Lapangan Gas Abadi menunjukkan bahwa ancaman utama justru berasal dari faktor sosial, seperti sengketa tanah adat, fragmentasi komunitas, dan ekspektasi manfaat ekonomi yang tinggi dari masyarakat pesisir. “Peta risiko menunjukkan bahwa dinamika sosial-adat seperti sengketa ulayat, fragmentasi sosial, hingga ekspektasi manfaat ekonomi yang tinggi menjadi perhatian utama,” ujarnya.
SKK Migas mendorong INPEX melibatkan tokoh adat, nelayan, dan pemerintah desa sejak tahap awal operasi. Strategi ini dijalankan melalui forum dialog rutin serta mekanisme pengaduan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan bagi warga setempat.
Keamanan maritim di sekitar lokasi proyek saling beririsan dengan zona mata pencaharian nelayan. Oleh karena itu, SKK Migas mendorong komunikasi terintegrasi antara pemangku kepentingan agar operasional proyek berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas ekonomi warga. “Pengamanan laut bukan sekadar menjaga fasilitas proyek, melainkan membangun kepercayaan publik,” tegas Wibowo.
Model pengamanan terpadu ini membagi tugas antara SKK Migas sebagai pengawas dan tata kelola, sementara INPEX memetakan risiko operasional dan rencana mitigasi bersama pemangku kepentingan daerah, TNI AL, Polri, dan masyarakat pesisir.
Blok Masela merupakan wilayah kerja migas di Laut Arafura lepas Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan investasi diperkirakan mencapai 20,9 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek dikelola INPEX Masela Ltd bersama PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas Masela Sdn Bhd.
Lapangan Gas Abadi dirancang memiliki kapasitas produksi 9,5 juta ton gas alam cair per tahun, 150 juta kaki kubik gas per hari, serta 35.000 barel kondensat per hari, dengan target produksi komersial dimulai tahun 2029. Skala besar proyek ini membuka peluang kerja bagi Maluku, meskipun membutuhkan kesiapan sumber daya manusia lokal yang sesuai standar industri migas.
Sumber: Antara News
Rekomendasi
Pemerintah Pusat Siap Bantu Daerah Atasi Beban Gaji Pegawai yang Membengkak
OJK Akui Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia Masih Tertinggal dari Standar MSCI
Bea Cukai Tangkap Sindikat Penyelundupan Emas 25 Kg di Lima Bandara Internasional
